Soal Kasus Penyewaan Lahan Negara: Bukan Danny Tapi Jentang 

22 September 2017 9:43
Ilustrasi.(Foto: IST)

MAKASSAR, INIKATA.com– Salah satu pengacara senior, Salasa Albert mengaku pemanggilan Walikota Makassar sebagai Saksi oleh Majelis Hakim dalam Kasus penyewaan Lahan Negara di Proyek Makassar New Port, Kecamatan Buloa adalah kesalahan prosedur, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Hakim.

Alasannya menurut Salasa, dalam kasus tersebut Walikota Makassar sejauh ini dalam tahapan penyidikan dan dakwaan Danny Pomanto tidak diagendakan, baik sebagai saksi.

“Seandainya sedari awal Danny Pomanto memang dijadwalkan, seharusnya dalam tahap penyidikan dipanggil, tapikan tidak dijadwalkan juga,” katanya, Jumat (22/9/2017).

Apalagi menurutnya sejauh ini Danny sama sekali tidak ada hubungannya dengan berkas perkara, hanya dihubung-hubungkan dengan Disposisi yang sampai hari ini juga tidak pernah bisa dibuktikan di pengadilan.

“Harusnya Disposisi ini dibuktikan dulu, kalau ada yah mungkin Hakim bisa memanggil, tapi sejauh ini Danny Pomanto hanya dikatakan hadir, bahkan Danny dalam berkas perkara sejak awal tidak ada hubungannya, lho ini kesalahan prosedur, hakim seharusnya melihat hal ini dulu,” sebutnya.

Menurutnya hakim seharusnya dibolehkan memanggil berdasarkan bukti yang memadai, tidak hanya sekedar adanya keterangan. Namum harus terlebih dahulu menguji sebuah keterangan.

“Pak Danny boleh saja tidak hadir, ia bisa saja menolak,” pungkasnya

Terpisah Anti Corruption Commitee (ACC-Sulawesi) mengaku dalam kasus ini sudah sangat jelas bagaimana lahan negara tersebut diklaim, dimana Jaksa seharusnya menghadirkan Jen-tang selaku atasan kedua tersangka yang dijadikan penggarap.

Hal tersebut sudah terkuak berdasarkan fakta-fakta dari Saksi-saksi yang diagendakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Menurutnya, hakim sudah seharusnya mengkonfrontir keterangan secepatnya.

“Sedari awal kan kita minta agar ia (jentang) ditersangkakan, tapi penyidik malah membonsai dengan alasan akan diungkap dipengadilan, tapi nyatanya malah tidak dihadirkan,” ujar Kepala Bidang Investigasi ACC Sulawesi Wiwin Suwandi.

Terlepas dari itu, selain keterlibatan intelektual dader kasus ini, Wiwin mengaku persoalan Walikota Makassar yang disebut sebut hendak Dihadirkan, ia menganggap hal itu tidak perlu ditakuti Danny.

“Hadiri saja, kalau memang merasa tidak tau, kenapa tidak toh ini hanya sebagai saksi,” tukasnya

Terpisah, Kejaksaan Tinggi Sulsel melalui Kasipenerangan Hukumnya, Salahuddin mengaku dalam kasus ini pihaknya mengejar fakta fakta hukum terkait keterlibatan intelektual dader dan hal itu sudah terkuak di pengadilan dimana nama Soedirjo Aliman ditengarai punya peran penting.

Salahuddin mengaku, meski pada tahap penyelidikan pihaknya belum bisa menemukan bukti yang cukup guna mentersangkakan sang intelektual dader, namun penyidik berharap, dalam pengadilan nantinya fakta itu bisa terbuka.

Saat ditanyai soal peranan Jen-tang, Salahuddin tidak menapik bahwa fakta sidang sudah terbuka dan mengarah pada keterlibatan pengusaha tersebut, namun menurutnya persoalan pemanggilan terhadap Jentang untuk dihadirkan sebagai saksi sudah diagendakan JPU.

“Sudah ada agendanya, nanti kita lihat persidangan kedepan, kalo walikota yang disebut media bakal dipanggil juga, yah silahkan tanya hakim, jaksa penuntut umum hanya mengikuti perintah hakim,” ujarnya

“Nah siapa yang mengklaim tentu akan dibuktikan, kenapa berdasarkan surat garap tanah tumbuh di laut disewakan, siapa yang berperan itu yang kami akan buktikan nantinya, itu intinya, jadi jangan hubungkan sama politisasi, silahkan lihat fakta, jangan beropini,” tegasnya.

Dalam kasus ini sejumlah saksi yang dihadirkan baik mantan camat, ketua RT dan Saksi dari PT PP menyebut nama Jentang dalam beberapa kali persidangan.

Bahkan menurut saksi dalam pertemuan itu, Soedirjo Aliman alias Jen Tang dan kuasa hukumnya Ulil Amri, juga turut hadir selaku orang yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Berbagai hal didiskusikan dalam pertemuan itu, termasuk dengan perencanaan penyewaan lahan negara tersebut.

“Di pertemuan pertama Jen Tang hadir juga, dia akui kalau dia menguasai lahan di sana. Tapi waktu pertemuan pertama dia belum sempat perlihatkan bukti kepemilikan alas haknya. Belum ada juga keputusan untuk menyewa saat itu,” terang I Made dalam sidang dua pekan kemarin.(**)